EGDI merupakan indeks yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menilai perkembangan e-government di berbagai negara. Indeks ini mencakup tiga komponen utama: Infrastruktur Telekomunikasi, Pengembangan Modal Manusia, dan Layanan Online. EGDI memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana negara-negara memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keterlibatan publik dalam pelayanan pemerintah.
Dalam survey ini United Nations Department of Economic and Social Affairs atau UNDESA sebagai divisi yang menyusun indikator komposit untuk EGDI tahun 2022 juga turut menggali bagaimana negara memfasilitasi publik secara digital dalam respon dan tanggapan terhadap COVID-19, kerangka hukum khususnya untuk pengamanan data pribadi secara digital, kemudian bentuk kolaborasi dan kerjasama dengan institusi di negara lain dalam membantu pelaksanaan e-government, dan masih banyak lagi.
Berdasarkan laporan terbaru, sepuluh negara dengan skor tertinggi dalam EGDI adalah sebagai berikut:
- Denmark
- Korea Selatan
- Estonia
- Finlandia
- Australia
- Swedia
- Belanda
- Islandia
- Norwegia
- Amerika Serikat
Negara-negara ini telah berhasil mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang kuat, meningkatkan keterampilan digital warganya, dan menyediakan layanan pemerintah yang mudah diakses secara online. Mereka menjadi contoh bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam penerapan teknologi digital untuk administrasi publik.
Indonesia sendiri menduduki posisi ke 77 masih dibawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam yang memiliki skor lebih tinggi. Meskipun dengan skor 0.71 sudah melewati rata-rata skor EGDI seluruh anggota negara yaitu sebesar 0.61 tentunya masih banyak sekali PR yang perlu dikerjakan oleh Indonesia untuk membenahi E-government yang efisien yang turut melibatkan publik dalam pelaksanaanya.
Bagi Indonesia, memaksimalkan skor EGDI adalah langkah strategis untuk memperkuat implementasi e-government. Dengan meningkatkan infrastruktur telekomunikasi, memperluas akses pendidikan digital, dan memperbaiki layanan online, Indonesia dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam administrasi negara. Upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan peringkat Indonesia dalam laporan tahunan EGDI PBB, serta mendukung tujuan nasional dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Untuk meningkatkan peringkat dalam EGDI dan memperkuat e-government, Indonesia perlu berfokus pada peningkatan tiga dimensi utama yang dinilai. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk memperluas akses internet ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan pendidikan dan keterampilan digital di kalangan masyarakat, serta memperbaiki layanan publik online agar lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Dengan mengambil inspirasi dari negara-negara dengan skor EGDI tinggi, Indonesia dapat mempercepat transformasi digitalnya dan memastikan bahwa layanan publik yang diberikan lebih efisien, transparan, dan inklusif. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan peringkat Indonesia dalam laporan EGDI mendatang tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warganya melalui teknologi digital.
